undang undang nomor 25 tahun 2009. ;narukU naripmaL . undang undang nomor 25 tahun 2009

Undang-undang (UU) NO. Pemerintah . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disahkan Presiden Dr. U dang- g N om r 37 Tahun 2008 te ta g Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 2. bahwa negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran. 2008. bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-daerah Yang berhak Mengurus Rumah-Tangganya sendiri, sudah tidak. Di dalamnya telah dimuat semua persoalan pelayanan publik, mulai dari pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik sampai kepada sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 25. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana. Undang - Undang. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU/2009/24) (2009) tentang Bendera, Bahjasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Kabupaten Purwakarta 25. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang memperoleh bahan hukum dari beberapa. Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni: Kepentingan umum Artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; danPemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik. Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. 15. 1999/ No. Sign inUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik T. ABSTRAK PERATURAN. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-UndangMengingat : 1. 2009. Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PENUTUPPenyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan prosedural sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. nomor 16 tahun 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. 16, LN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 (UU/2009/1) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 (UU/2009/9) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2009. Kemudian kepala daerah dan pimpinan penyelenggara layanan terlibat aktif dalam memantau/melakukan monitoring konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan dimensi dari pelayanan publik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Oleh karena itu, sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang. The existing service system now can not an-swer the existing demands. Sign in UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 25: Tahun: 2009: Tentang: Pelayanan Publik: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 18 Juli 2009: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Berlaku PELAYANAN PUBLIK. . Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 25 Maret 2009 : Tanggal Berlaku Efektif: 25 Maret 2009 : Lokasi: Biro Hukum : Sumber: LL LN;62. Kita memiliki Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat : 1. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Undang- g Nomor 23 Tahun 2014 te nta g P emerintahan D arah (Lem baran N g ra R pu lik. PUTUSAN Nomor 97/PUU-XI/2013. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. Sign in. UNDHNG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN HEPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a, bahwa mineral dan batubara yang terkandung dala~m wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karun. kesamaan hak, g. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang. undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata. Search for:. Peraturan Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jogloabang Sen, 07/15/2019 - 00:37 Kita memiliki Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Mushaf At-Thayyib, Al-Qur’an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata (Ciputat: Cipta Bagus Sagara, 2011), h. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan. 200 - XIII. 25 • BAB IX Hukum Acara Komisi. Deksripsi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan keputusan MENPAN No. Kementerian Sekretariat Negara: No. NOMOR 25 TAHUN 2009. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. NOMOR 16 TAHUN 2009. BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Pasal 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2004 oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo di Jakarta. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban. Kewajiban. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Short title: UU 50 Tahun 2009. RepubIik Indonesia Tahun 1945; 2. 2009/ No. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 25. Perspektif perilaku birokrasi, Jakarta: LP3ES. Dengan berlakunya UU ini, maka sekaligus akan mengubah dan mencabut sejumlah UU lain yang. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Pasal 38. go. Di samping itu, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian. Departemen Manajemen Rumah Sakit 1. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI. NOMOR 5 TAHUN 2009. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78,. 25 tahun 2007 serta undang-undang lainnya yang terkait dengan UU PM tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang . 25 tahun untuk Sarjana atau Diploma IV; e. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. 112 6 Pasal 3 Tujuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik adalah: a. Pasal 5 ayat ( 2 ) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. PP 25/2023 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 17B, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 89, dan Pasal 104B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang. U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 25: Tahun. a. Pasal 2 Cukup jelas. bahasa asing sesuai dengan keperluan. com- Implementasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik- Di Indonesia, upaya untuk menetapkan standar pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah lama dilakukan. DEWAN. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang bisa dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada. 32 Tahun 2009, yaitu dikenakannya sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL. Pasal. E. 1Republik Indonesia, pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 2Kementrian Agama RI. PELAYANAN PUBLIK. bahwa negara. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIzin ini dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 14 Jo. Pembukaan Undang-Undang Dasar. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud. bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai citacita nasional sebagaimana tercantum dalam. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014. Sign in. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara, tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2020 Tentang Pemberian Penghargaan Abdi Yasa dan Penghargaan Wahana Adhigana. Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Download Undang-undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di situs info asn. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga. Undang-Undang No 43 Tahun 2009 (Tentang Kearsipan) PERATURAN PEMERINTAH. Badan / Pengarang. H. 2009/ No. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK I. Penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan prosedural sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan prosedural sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. LPEI. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN. Berbagai langkah perbaikan terus dilakukan untuk memastikan agar pelayanan publik semakin cepat dan efisien, sehingga masyarakat semakin dimudahkan. Selain itu, penyelenggara diwajibkan untuk menyusun maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten,. NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka: 1. 2009/ No. UU No. 2009/ No. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu. Mengingat: 1. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-undang (UU) NO. Selain itu Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 juga. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. 211, TLN NO. Pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal dan eksternal Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini ingin melihat sejauh mana kepatuhan Kementerian dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana. Ditetapkan: 29 Oktober 2012. Go to page. 25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 (UU/2003/25) (2003) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. TENTANG. 2007/NO. KETENTUAN PENUTUP. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan. Berlaku: 18 Juli 2009. Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi tersebut, yaitu: 1. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 18 Juli 2009. Terdapat indikator yang digunakan dalam mengukur kepatuhan Instansi Penyelenggara terhadap standar pelayanan publik di dalam. 1. Jenis /. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan. 4902, LL SETNEG : 4 HLM. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.